Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masih Dikeluhkan

Sungguminasa, Tribun - Pelayanan publik pada sektor kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Gowa secara umum masih dikeluhkan oleh masyarakat. Pelayanan ini khusus pada sektor yang dibawah kendali pemerintah kabupaten. Pada bidang kesehatan pelayanan yang menjadi keluhan terletak pada pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Sedangkan pada sektor pendidikan, keluhan terjadi pada pelayanan sekolah menengah atas (SMA).

Ha tersebut terungkap dari hasil survei Jaringan Kerja Pemerhati Pelayanan Publik Kabupaten Gowa (Jaker P3G) yang dipublikasikan dan dibahas pada talkshow di Baruga Karaeng Galesong, Selasa (30/10). Talkshow hasil kerja sama Jaker P3G, LGSP-USAID, dan Radio Rewako Gowa FM ini menghadirkan pihak dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan LGSP. Kegiatan yang disiarkan langsung Radio Rewako Gowa dibuka oleh Asisten III Abbas Alauddin dan diikuti LSM, pelajar, guru, dan tokoh masyarakat. Team Leader Jaker P3G, Mohammad Hatta, mengungkapkan, pada pelayanan kesehatan responden mengaku puas dengan pelayanan puskesmas pembantu (pustu). Sedangkan pelayanan puskesmas masih dikeluhkan. "Keluhan itu antara lain dokter tidak ada di tempat apalagi di dataran tinggi, obat yang mahal, dan pengguna JPS (jaring pengaman sosial) yang kurang terlayani," ungkapnya. Hatta menambahkan, dari informasi di dinas kesehatan terkit JPS bugjet kadang terlalu tinggi karena beberapa pendata salah mendata. Beberapa kartu JPS bahkan salah sasaran. Pemberian JPS ini berdasarkan data dari BPS dan BKKBN. Pendidikan Sedangkan pada sektor pendidikan, Hatta mengaku, secara umum responden mengeluhkan pelayanan SMA. Keluhan itu terletak pada pembayaran yang dinilai masih terlalu mahal, kesempatan masuk SMA negeri yang kurang, serta sarana dan prasarana kurang memadai. "Banyak masukan, antara lain bagaimana SMA didekatkan pada komunitas sehingga mudah terjangkau oleh jarak, peningkatan mutu pendidikan, dan juga peningkatan sarana dan prasarana," jelasnya. Pada sesi tanya jawab, sejumlah peserta dan penelepon mengaku pelayanan publik belum maksimal. Staf pelaku pelayanan publik masih setengah hati memberikan layanan. Salah seorang guru yang mengaku mewakili Muslimat NU, Farida, dalam sesi tanya jawab mengungkapkan, pelayanan publik di diknas perlu ditingkatkan. "Kadang surat atau berkas yang kita bawa terkadang hilang. Satu contoh kasus waktu antar surat ke diknas, petugas di sana suruh simpan saja di lemari. Setelah dicek di hari berikutnya kita disuruh sendiri mencarinya," katanya. Ditambahkan, sering kali dirinya mendapati guru dipinpong ke sana kemari oleh petugas. Ini menandakan tingkat kesadaran pentingnya pelayanan publik di level staf masih rendah.